Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi
JAKARTA – Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Komisi V DPR RI memunculkan sorotan tajam terhadap arah kebijakan belanja infrastruktur nasional.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi mempertanyakan penurunan alokasi anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai tidak sejalan dengan ambisi besar pemerintah di sektor pangan dan pembangunan dasar.
Dalam rapat kerja Komisi V bersama Kementerian PU, Mori menilai usulan anggaran sebesar Rp98 triliun justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah target nasional yang terus diperluas.
Menurutnya, pemerintah sedang mendorong agenda besar seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, hingga penanganan persoalan lingkungan, tetapi dukungan fiskalnya belum terlihat memadai. “Terus terang kami agak kecewa dengan anggaran yang kecil ini,” kata Mori dalam forum rapat.
Legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu menilai sektor yang paling berisiko terdampak adalah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Padahal, infrastruktur air menjadi fondasi utama keberhasilan produksi pertanian nasional.
Bagi Mori, target swasembada pangan tidak cukup hanya dibangun melalui peningkatan luas tanam atau distribusi bantuan kepada petani. Persoalan mendasar justru berada pada kemampuan negara menjamin pasokan air ke lahan pertanian secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa produktivitas pertanian sangat bergantung pada kondisi jaringan irigasi. Ketika anggaran infrastruktur menyusut, maka proyek perbaikan saluran, bendung, maupun sistem distribusi air berpotensi melambat. Dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat memengaruhi capaian produksi pangan nasional.
Menurut dia, ada ketidaksinkronan yang perlu dievaluasi antara target pembangunan yang dipasang pemerintah dengan kapasitas anggaran yang disediakan untuk kementerian teknis.
Mori juga menekankan bahwa sektor pekerjaan umum selama ini bukan sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, membuka akses produksi, dan menopang agenda pembangunan nasional.
Dengan target ketahanan pangan yang terus didorong dalam beberapa tahun ke depan, ia meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga target besar tidak berhenti sebagai slogan tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. (NT-01)
