MATARAM – Forum Wartawan Lingkungan (FWL) NTB menggelar diskusi bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB guna membahas berbagai isu strategis di sektor kelautan dan perikanan, khususnya terkait rencana pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan pelabuhan di Kecamatan Hu’u oleh PT. STM serta berbagai persoalan konservasi yang berkembang di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Dalam pertemuan tersebut, FWL NTB menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses perizinan pemanfaatan ruang laut, mengingat pembangunan pelabuhan merupakan proyek yang memiliki dampak langsung terhadap ekosistem pesisir, aktivitas nelayan, serta keberlanjutan sumber daya kelautan di kawasan Hu’u.
Selain membahas aspek perizinan, diskusi juga mengupas berbagai tantangan konservasi yang dihadapi NTB, mulai dari perlindungan kawasan pesisir dan laut, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, hingga upaya menjaga keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menjelaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memastikan setiap proses perizinan berjalan sesuai mekanisme dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan ekosistem laut.
FWL NTB menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap kebijakan pemanfaatan ruang laut menjadi hal penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara bertanggung jawab. Organisasi tersebut juga mendorong adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait seluruh tahapan perizinan dan kajian lingkungan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pandangan terkait masa depan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di NTB. Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, media, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Barat. (*)
